Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui perbaikan ruas jalan provinsi Badami-Loji di Kabupaten Karawang sempat terhambat karena kendala dari Balai Kementerian PU. Ia memastikan hambatan itu kini sudah selesai dan pembangunan jalan penghubung Karawang selatan tersebut bisa dilanjutkan. Pemprov Jabar menyiapkan anggaran hampir Rp70 miliar pada tahun ini untuk menangani jalur tersebut.
KARAWANG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan penanganan ruas jalan Badami-Loji di Kabupaten Karawang sempat terkendala dari Balai Kementerian PU. Kendala itu membuat proses perbaikan jalan provinsi yang menjadi akses menuju Karawang selatan tersebut tertunda.
"Penanganannya sempat terkendala dari Balai Kementerian PU. Tapi sekarang sudah selesai, dan pembangunan bisa dilanjutkan," kata Dedi saat menerima pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Karawang, Senin.
Dedi menyampaikan hal itu di hadapan warga dan mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut percepatan perbaikan jalan rusak. Jalan Badami-Loji merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga penanganannya dilakukan Pemprov Jabar.
Anggaran Hampir Rp70 Miliar dan Kontraktor yang Sedang Bekerja
Menurut Dedi, perbaikan jalan Badami-Loji sudah memiliki nilai anggaran dan kontraktornya sedang bekerja. Pemprov Jabar mengucurkan anggaran hingga hampir Rp70 miliar pada tahun ini untuk menangani jalur tersebut.
"Jadi perbaikan jalan Badami-Loji ini sudah ada nilai anggarannya. Kontraktornya sedang bekerja. Itu pertama. Artinya, kedua-duanya itu sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan," ujar dia.
Soal Tonase Kendaraan Pabrik Semen dan Ancaman Penutupan Tambang
Disinggung soal kerusakan jalan yang disebabkan kendaraan besar pabrik semen PT Jui Shin Indonesia, Dedi mengklaim dirinya paling tegas soal tonase armada. Ia menegaskan tidak ada kaitan antara pemerintah dengan pengusaha pabrik semen tersebut.
"Saya paling tegas urusan tonase. Tidak ada kaitan kita dengan pengusaha pabrik semen itu. Kalau perusahaannya tidak menjalankan komitmen (membangun jalan), saya tutup lagi tambangnya. Kita tidak mau mengucurkan ratusan miliar uang rakyat hanya untuk dinikmati pabrik semen," katanya.
Rencana Pertemuan Bupati Karawang dan Bupati Bekasi soal Akses Tol Baru
Untuk menangani persoalan itu, Dedi berencana mempertemukan Bupati Karawang dengan Bupati Bekasi. Pertemuan itu untuk mengajukan pembukaan akses tol baru khusus kendaraan industri di wilayah Bojongmangu, Kabupaten Bekasi.
Usulan itu muncul karena pabrik semennya berada di Kabupaten Bekasi, sementara akses keluar-masuknya melintasi wilayah Karawang. Jalur khusus industri dinilai bisa memisahkan kendaraan berat dari jalan umum.
Tuntutan Pengunjuk Rasa: Tenggat Waktu hingga Perda Jalur Khusus Industri
Dalam aksinya, masyarakat bersama mahasiswa mendesak percepatan dan kepastian tenggat waktu perbaikan jalan yang rusak parah. Mereka menuntut perbaikan dengan kualitas yang layak dan tahan lama.
Selain perbaikan jalan, pengunjuk rasa menuntut penertiban armada angkutan industri, khususnya PT Jui Shin Indonesia, terkait tonase kendaraan. Mereka juga mendesak pemerintah merealisasikan pembangunan jalur khusus industri dari Exit Tol Bojongmangu menuju pabrik.
Massa aksi turut meminta penerbitan Perda atau Perbup guna memisahkan jalur kendaraan berat dengan jalan umum demi keselamatan masyarakat. Tuntutan itu disampaikan langsung di depan gedung DPRD Karawang saat Dedi menerima perwakilan mereka.
