KABUPATEN BEKASI — Polemik Perumahan Logam Bangun Setia (LBS) 2 di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, kembali mencuat ke permukaan. DPRD Kabupaten Bekasi menilai persoalan sarana dan prasarana di kawasan itu belum tuntas meski perizinan pembangunan sudah berjalan.
Desakan evaluasi disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun. Ia bukan hanya legislator yang mengawasi dari luar, tetapi juga warga yang tinggal di kawasan tersebut.
Jalan Rusak hingga Danau Tanpa Standar Keselamatan
Sejumlah persoalan menjadi perhatian warga. Sistem pembuangan air dinilai belum optimal, dan pada akhir 2025 beberapa titik di kawasan itu sempat tergenang saat hujan deras.
Kondisi jalan lingkungan juga dikeluhkan. Kerusakan diduga berkaitan dengan aktivitas pembangunan blok baru di perumahan tersebut.
Persoalan paling serius menyangkut keberadaan danau di kawasan perumahan yang dinilai belum dilengkapi standar keselamatan memadai. Sebelumnya, pernah terjadi insiden yang mengakibatkan seorang anak kecil meninggal dunia.
Perda PSU Nomor 9 Tahun 2017 Jadi Acuan Evaluasi
Jiovanno meminta Pemkab Bekasi memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyediaan PSU di Kawasan Perumahan berjalan sesuai ketentuan.
"Pemkab Bekasi perlu meninjau izin pembangunan Perumahan LBS 2 karena sarana prasarana perlu mendapat perhatian lebih," kata Jiovanno, Rabu (11/9/2026).
Ia menegaskan agar tidak ada aspek pemenuhan PSU yang terlewat di kawasan tersebut. "Jangan sampai ada hal yang terlewat terkait pemenuhan di Perumahan LBS 2," ujarnya.
Plt Bupati Diminta Instruksikan Verifikasi Lapangan
Jiovanno meminta Plt Bupati Bekasi menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait melakukan evaluasi dan verifikasi langsung ke lapangan.
OPD yang dinilai perlu dilibatkan antara lain DPMPTSP, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Disperkimtan, serta Dinas Perhubungan. Evaluasi mencakup rekomendasi teknis dan pemenuhan PSU yang sebelumnya telah dikeluarkan.
"Jangan sampai pengambilan keputusan hanya berdasarkan laporan administrasi. Perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya," tegasnya.
Warga Tunggu Kepastian Perbaikan dan Pengawasan
Jiovanno berharap evaluasi ditindaklanjuti dengan langkah konkret, mulai dari audit, perbaikan infrastruktur, hingga pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengembang.
"Yang dibutuhkan warga saat ini adalah kepastian. Evaluasi, perbaikan, dan pengawasan yang berkelanjutan," pungkasnya.
